Network
Realitasttu.com - Ketua Umum Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (Araksi) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Alfred Baun, bersama koordinator Araksi Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), menemukan permasalahan terkait dengan pelayanan publik dan kerugian Negara.
Ketua umum Araksi saat dijumpai awak media mengatakan, bahwa pihaknya ingin menyampaikan hal yang sangat penting terkait dengan pelaksanaan keuangan negara khususnya untuk pelaksanaan jalan trans Negara yang menghubungkan dua Kabupaten yaitu Kabupaten TTU dan Kabupaten Kupang.
"kita telah mendapat aduan dari masyarakat terkait dengan jalan sabuk merah yang ada di Kec. Mutis, kemudian kita melakukan investigasi lebih lengkap terkait dengan jalan trans negara yang dibiayai dengan program Presiden yaitu jalan sabuk merah didaratan Timor," ujarnya.
Baca Juga: Ramalan Bintang Gemini Hari Selasa, 19 Juli 2022
Ia juga menjelaskan, setelah pihaknya melakukan investigasi dibagian utara dari Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara, ternyata dianggarkan ditahun 2020 dan Tahun 2021 yang nilainya itu mencapai 79 miliar. 79 miliar tersebut kemudian diprogramkan untuk menjawab dua titik ruas jalan yang ada di Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTU, ruas jalan tersebut ada di 2 kecamatan yaitu kecamatan mutis dan kecamatan Amfoang Timur.
"kita Araksi tentunya sangat mengapresiasi dan merasa bangga dengan adanya program Presiden RI yang melihat daratan timor ini dalam konteks untuk sabuk merah karena program itu adalah jalan dari lintas utara sampai lintas selatan dan itu sangat luar biasa, tetapi yang kita sayangkan adalah ketika anggaran tersebut dikucurkan untuk program sabuk merah hanya bisa dikerjakan oleh Pt bonafit," ujarnya.
Baca Juga: JPU : Tidak ada Hal Meringankan Untuk Randi Badjideh
Lanjut ia menambahkan, pihaknya menemukan dua Pt. yang melaksanakan dibagian utara. yaitu Pt. Nafiri dan Pt Tunas Baru Abadi . Pt Nafiri ini mengerjakan 22 km lebih kemudian PT. Tunas Baru Abadi mengerjakan 22 km dengan anggaran yang begitu besar.
"kita temukan dikerjakan dalam kalender itu dari Tahun 2020 sampai Januari 2021 tetapi kemudian data yang kita dapat itu sampai dengan Januari 2022, setelah itu baru mereka lakukan PHO, tetapi ternyata fakta yang kita lihat dilapangan itu pekerjaan-pekerjaannya amburadul,"ujarnya.
