Network
Realitasttu.com - Upaya mengatasi kekurangan perumahan (backlog), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah berupaya.
Dilansir dari laman PUPR yang dikutip pmjnews.com, Kementerian PUPR juga mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni.
Karena itu, Kementerian PUPR mengalokasikan dana FLPP sebesar Rp23 triliun untuk 200.000 unit rumah dan BP2BT sebesar Rp888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah.
Baca Juga: Kemacetan Panjang Terjadi di depan Grand Mall Kranji Akibat Truk Tangki Tersangkut
“Pemerintah berkomitmen untuk memberikan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Hal tersebut menyesuaikan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Pemerintah menargetkan peningkatan akses rumah layak huni dari 56,75 persen menjadi 70% atau setara 11 juta rumah tangga.
Baca Juga: Bawaslu NTT dan IJTI Pengda NTT Sepakat Kawal Pemilu Damai 2024
Kementerian PUPR juga terus memberikan fasilitas kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
Kemudian, juga Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Pembiayaan Tapera ntuk meningkatkan akses dan keterjangkauan MBR terhadap pembiayaan perumahan yang layak huni.***
