Network
/photo/2024/03/10/1454327956.jpg)
Realitasttu.com - Pembangunan Rumah bantuan di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), anggaran tahun 2020 yang bersumber dari Dana Desa (DD) sampai hari ini tidak terselesaikan alias mangkrak.
Pembangunan rumah bantuan bersumber dari DD anggaran tahun 2020 yang mangkrak, berjumlah 20 unit.
Salah satu warga masyarakat Desa Oenenu, Bernadus Abi, Minggu, 10 Maret 2024 saat dijumpai awak media mengatakan, rumah bantuan anggaran tahun 2020 yang bersumber dari DD ini dibangun sejak tahun 2020 sampai sekarang juga belum selesai, sehingga mereka juga bingung dengan kinerja Pemerintah Desa (Pemdes).
"20 unit rumah bantuan ini dikerjakan dari tahun 2020 sampai dengan sekarang juga belum habis, makanya kami sebagai masyarakat juga bingung dengan cara kerja Pemdes yang ada ini, kenapa baru sampai begini," ujar Bernadus Abi.
Bernadus juga berharap, pihak Pemdes bisa memperbaiki kinerja mereka, agar bisa menyelesaikan pembangunan pada 20 unit rumah yang belum kelar ini.
"Saya harap Pemdes bisa lihat 20 unit rumah yang belum kelar bangunannya dan benahi semua, supaya persoalan ini tidak panjang," harapnya.
Lanjut Bernadus juga sangat kesal dengan Pemdes yang ada, pasalnya semua bantuan sosial yang datang baik itu ternak, rumah, dan WC sehat, itu selalu perangkat yang lebih dulu mendapatkan bantuan termasuk Kepala Desa (Kades), nanti kalau sisanya baru diberikan kepada masyarakat.
Baca Juga: Kapolres TTU Pastikan Kedepan Ada Aksi Lanjutan dari AMPD Pihaknya Akan All Out Mengawal
"Semua bantuan baik ternak, rumah, WC sehat itu mereka perangkat dapat duluan, termasuk Kepala Desa. Nanti kalau mereka sudah dapat semua, baru mereka bagi kasih kami masyarakat, ini yang kami masyarakat juga sangat kesal dengan persoalan ini," kesal Bernadus Abi.
Pada kesempatan yang sama tokoh adat di Desa Oenenu, Antonius Ato, mengatakan, dirinya ketika diberitahu oleh masyarakat terkait persoalan tersebut, dirinya sangat mendukung masyarakat untuk menyuarakan apa yang sebenarnya menjadi hak mereka, sehingga Pemdes yang ada bisa memperbaiki kinerja mereka.
"Saya saat dengar informasi dari masyarakat bahwa rumah bantuan dari 2020 juga belum selesai, terus semua bantuan sosial yang datang, Kepala Desa dengan perangkat yang selalu lebih dulu mendapatkan bantuan itu, dan sisanya baru dikasih ke masyarakat, saya juga kesal dengan kinerja Pemdes yang ada, sehingga saya sebagai tokoh adat mendukung masyarakat untuk menyuarakan hak-hak mereka, agar kalau bisa pihak yang berwajib bisa mengusut tuntas persoalan ini," tandas Antonius Ato.***
