Baca Juga: Seekor Monyet Menyerang Gadis Pengungsi Ukraina
Pada 13 wilayah ini telah masuk sebanyak lebih dari 135.000 data kendaraan.
Ia menyebut pengguna yang seharusnya tidak berhak ikut mengkonsumsi BBM bersubsidi membebani dan mempengaruhi kuota yang harusnya dipatuhi Pertamina Patra Niaga selaku badan usaha yang ditugaskan.
Dalam penyaluran BBM bersubsidi yaitu solar dan BBM Penugasan yaitu Pertalite, ditemui banyak fakta penyaluran yang tidak tepat sasaran.
"Subsidi yang tepat sasaran ini menjadi penting, mengingat Pemerintah sendiri telah berkontribusi besar mengalokasikan dana hingga Rp 520 triliun untuk subsidi energi di tahun 2022," ungkapnya.
Ia menyebut Pertamina Patra Niaga pun harus mematuhi regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Presiden No. 191/2014 serta Surat Keputusan (SK) Kepala BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020. Perpres No 191/2014 masih dalam proses revisi untuk penetapan pihak-pihak yang berhak mendapatkan subsidi.
“Hal-hal yang terkait segmentasi pengguna, kuota, dan regulasi terkait penyaluran lain akan tertuang dalam regulasi tersebut yang pada saatnya akan diterapkan.
Disclaimer : Sebelumnya berita ini telah tayang di Victory News.id dengan judul "Kabupaten TTU di Provinsi NTT Masuk Wilayah Pengguna MyPertamina".***