Informasi Akan Ada PSU Pada Tiga TPS di TTU, Ini Tanggapan Ketua BLM Unimor

Realitasttu.com - Pasca pemilu serentak yang di selenggarakan pada Tanggal 14 Februari 2024 lalu, melahirkan banyak persoalan yang kompleks, baik dari isu kecurangan pemilu sampai pada matinya penyelenggara pemilu tingkat bawah yakni, KPPS yang di sebabkan oleh beban kerja yang melelahkan serta waktu istirahat yang hampir tiada.

Mengenai informasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), tepatnya di TPS 04 Desa Bitefa, TPS 07 Kelurahan Aplasi dan TPS 17 Kelurahan Maubeli sudah menyebar dan menjadi buah bibir masyarakat.

Maka KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilu perlu menyampaikan pada publik mengenai alasan fundamental adanya pemungutan suara
ulang sesuai dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, sehingga tidak muncul interpretasi yang liar di masyarakat, bahwasannya PSU itu dilakukan dengan tujuan menggolkan kandidat tertentu yang memiliki akumulasi suara rendah.

Sebagai wujud transparansi informasi pada publik maka secara moral KPU dan Bawaslu bertanggung jawab menyampaikan pada khalayak mengenai informasi adanya proses
pemungutan suara ulang, bahkan mengajak bukan hanya penyelenggara.

Melalui Press Release yang diterima media ini Jumat, 23 Februari 2024, Ketua BLM Universtas Timor (Unimor), Gabriel Baitanu mengatakan bahwa, masyarakat harus lebih pro aktif melakukan pengawasan partisipatif agar pemungutan suara ulang benar-
benar berjalan dengan fair dan tidak menjadi peluang eksploitasi bagi pemodal untuk memenangkan satu kandidat, karena secara normatif pengawasan dan sosialisasi serta edukasi politik meski dilakukan tetapi, fakta lapangan sering terjadi penyimpangan, akibat dari transformasi cara dengan modus yang beragam dan sulit untuk dibuktikan secara administratif.

"Selaku Ketua BLM UNIMOR yang memiliki tanggung jawab moral pada Negara dan Bangsa serta Masyarakat, maka kami menyerukan pada penyelenggara pemilu untuk lebih intens bekerja sehingga mandat rakyat tidak dibajak oleh kapitalis-kapitalis lokal yang bermodalkan kekayaan material, karena jika ini dibiarkan terjadi, maka Sosio-Demokrasi yang
kita cita-citakan sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Bung Karno akan menjadi semu, begitupun bagi masyarakat yang cendrung dipandang sebagai objek oleh politisi pragmatis yang melihat politik sebagai wilayah akumulasi kekayaan, jangan mau suara kita dibeli dengan uang sebesar apapun nilainya, karena itu akan membawa kesengsaraan secara periodik yang tidak pernah terselesaikan, hal ini penting untuk ditegaskan karna kecendrungan PSU sering menjadi medan tempur pemodal bahkan arena transaksi yang akan menghilangan nilai dan esensi demokrasi itu sendiri yakni, memilih pemimpim untuk melayani masyarakat," ujar Ketua BLM Unimor, Gabriel Baitanu.

Ia juga menambahkan bahwa Megenai isu keterlibatan Bupati TTU yang mengarahkan ASN untuk memilih kandidat tertentu pada proses pemungutan suara ulang, dirinya mengutuk keras tindakan itu.

"Saya selaku Ketua BLM UNIMOR
mengutuk keras tindakan itu, karena sebagai kepala daerah tidak diijinkan untuk berpihak secara politik," tambahnya.

Lanjut dirinya mengatakan bahwa mereka akan terus menginvestigasi dan mengkonfirmasi isu keterlibatan tersebut, dan apabila benar maka dalam waktu dekat mereka akan meminta pertanggungjawaban Bupati TTU.