Realitasttu.com - Sejumlah masyarakat Desa Noepesu, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari), Kefamenanu, Kabupaten TTU, guna melaporkan adanya dugaan penyelewengan keuangan Desa tahun anggaran 2015-2020.
Penyelewengan Keuangan Desa anggaran tahun 2015-2020 tersebut diduga kuat dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Desa (Kepdes), Ketua dan anggota BPD, dan aparatur Pemerintahan Desa Noepesu.
Penyelewengan keuangan Desa tahun anggaran 2015-2020 tersebut diduga tidak sesuai dengan realisasi yang nyata dilihat, didengar, dan didalami sendiri oleh masyarakat dilapangan, hal ini didukung adanya fakta dan informasi serta kondisi di lapangan.
Dukungan fakta dan kondisi dilapangan diantaranya adalah, Kepdes Noepesu, atau aparatur pemerintahan Desa Noepesu tidak terbuka tentang informasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2015-2020, hal ini terbukti bahwa, di Desa Nepesu tidak terpampang papan informasi tentang APBDes serta tidak adanya sosialisasi APBDes, sehingga masyarakat Desa Noepesu minim sekali informasi tentang hal tersebut.
Siprianus Anin, salah satu tokoh masyarakat Desa Noepesu, Senin 29 Mei 2023, kepada media mengatakan bahwa, dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) diantaranya adalah, sumber DD tahap I untuk pengelolaan BUMDES sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dimana dikelola oleh pengurus dengan rincian 20 juta rupiah dipinjamkan kepada pengurus, dan aparatur Desa Noepesu, dan 30 juta rupiah dikembangkan melalui usaha penjualan sembako, tapi semuanya mubasir dan usahanya bangkrut karena cash bon dari Aparatur Pemerintahan Desa Noepesu.
Baca Juga: Peringati Hari Lahir Pancasila, GMNI Gelar Mimbar Bebas
"Sumber DD tahap satu untuk BUMDES dengan nilai uang 50 juta rupiah itu mereka pengurus dengan aparatur Desa Noepesu yang kasi habis, itu 20 juta pengurus dengan aparatur desa noepesu pinjam kasi habis, sedangkan 30 juta mau kembangkan untuk usaha sembako mereka ikut lagi bon kasi habis akhirnya bangkrut,"ujar Siprianus Anin.
Sipri juga menambahkan bahwa, alokasi DD tahun 2019 sebesar 100 juta rupiah itu masih mengendap di Bank NTT, dan hingga kini tidak diketahui keberadaan uang itu, apakah masih ada atau sudah habis dipergunakan oleh Pemerintahan Desa Noepesu.
Baca Juga: GMNI Soroti Kasus Dugaan Pungli di SMA Oenopu, TTU
"itu uang 100 juta yang mereka Simpan di Bank NTT itu sampai sekarang kita tidak tau sama sekali apa masih ada atau Pemerintah Desa Noepesu sudah habiskan uang itu," ungkap Sipri.
Lanjut Sipri menjelaskan bahwa, tahun 2019 Pemerintah Desa Noepesu membangun tempat usaha BUMDES berupa sebuah gedung dengan ukuran kurang lebih 4×6 M2, namun dengan ukuran sekecil itu dapat menghabiskan DD sebesar 85 juta rupiah.
Baca Juga: Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Monas Dihadiri Panglima TNI dan Kapolri
"Dari bangunan Gedung BUMDES dengan ukurannya yang sangat kecil tapi habiskan DD sebesar 85 juta itu yang buat kami bingung dan bertanya ko bisa seperti itu," jelas Sipri.
Lebih jauh Sipri menerangkan, Selain itu pengadaan tenda jadi yang juga dari DD kurang lebih 10 blok ternyata tidak difungsikan atau tidak dikelola dengan baik, sampai terbuang-buang dan tidak terurus hingga berkarat dan rusak, ditambah pengadaan kursi sebanyak 200 buah untuk disewakan tidak dikelola dengan baik juga, terus pengadaan 2 set sound system yang juga tidak dipertanggungjawabkan kegunaannya, Bantuan PLTS sebanyak 50 unit untuk masyarakat Desa Noepesu yang belum jangkau listrik namun salah dimanfaatkan dan hingga saat ini panel PLTS tidak kelihatan, Bantuan Rumah Layak Huni itu juga tidak tepat sasaran dimana bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang sudah memiliki rumah layak huni termasuk diberikan kepada 3 aparatur desa Noepesu dan yang terakhir itu Bantuan rumah PKK yang tidak terawat dan tanpa perabot.
Baca Juga: Horoskop Sagitarius Hari Kamis, 1 Juni 2023
"Dari bukti-bukti fisik yang ada sampai saat ini kami masyarakat bingung Desa Noepesu ini mau berkembang bagaimana, kalau pembangunannya seperti begini," pinta Sipri.***