Realitasttu.com - Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur meminta Bupati TTU, Drs Juandi David dan Pelaksana Tugas (Plt) Dinas PKO, Raymundus Aluman untuk tidak saling menyalahkan terkait persoalan gaji bagi PTT Guru di TTU.
Namun sebagai Pimpinan Daerah yakni, Bupati TTU, Drs Juandi David dan Dinas Teknis Kadis PKO berkomunikasi untuk menyelesaikan persoalan gaji PTT Guru yang belum terbayarkan.
Ketua GMNI Aprianus Amfotis menegaskan bahwa, Pimpinan Daerah dalam hal ini Bupati dan Dinas teknis harus terjalin komunikasi yang baik, dalam menyelesaikan persoalan yang menimpa nasib para PTT khususnya tenaga pendidik yang sampai hari ini belum menerima haknya sebagai warga negara.
Baca Juga: Bupati Juandi Sebut, Kadis PKO Asal Omong Terkait Gaji PTT Guru di TTU
"apalagi ini berkaitan dengan tenaga pendidik yang tugasnya adalah mencerdaskan anak bangsa, " tegasnya melalui rilis yang di terima media ini, Jumat , 1 Juni 2022.
Lebih lanjut menurut Amfotis, jika hal ini di biarkan tanpa ada perhatian serius dari Pemda sebagai repsentasi Negara di Daerah, maka akan berdampak pada pelayanan dan proses KBM kurang efektif dan tentunya para peserta didik di korbankan.
"padahal kita perlu untuk menggenjot pengetahuan para peserta didik kita hari ini agar kelak menjadi generasi yang berpengetahuan demi memajukan daerah yang kita cintai ini, " tutur Amfotis.
Baca Juga: Kocak, Ibu Ini Tutup Pelat Nomor Kendaraan Gunakan Celana Dalam
Menurutnya, Pendidikan harus benar2 menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah Kabupaten TTU, baik itu fasilitas pendukungn, tenaga pendidiknya maupun para peserta didiknya.
Namun melihat persoalan ini rupanya dalam tubuh birokrasi TTU tidak terjalin kerja sama yang baik.
"sudah seharusnya pembenahan dalam lingkup birokrasi TTU di perbaiki sehingga tidak terjadi hal demikian, " ucap Amfotis.
Baca Juga: GMNI Minta Pemda TTU Perhatian Jalan Rusak di Kota Kefamenanu
Sebab lanjutnya, salah satu misi dari Bupati TTU adalah penataan birokrasi yang baik,melihat persoalan ini sepertinya penataan birokrasi yang di canangkan bupati hanya sebatas kata-kata yang di tulis rapi untuk di baca publik dan nyatanya dalam prakteknya tidak demikian.
"Kita mengharapkan Bupati TTU konsisten dengan visi dan misinya dalam memperbaiki dan membangun TTU ini baik ke depan sehingga tidak menjadikan rakyat TTU sebagai korban, " harapnya.***