Realitasttu.com - Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI berencana akan melakukan rapat internal terkait penganiayaan yang dilakukan oleh anak anggota DPR RI Dapil NTT Edwar Tanur, asal Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).
Rencana dilakukannya rapat internal itu untuk mendalami apakah orang tua pelaku terlibat dalam penganiayaan terhadap korban Dini Sera Apriyanti (DSA).
<iframe data-class="ads-script" data-type="ads-script">
<!--
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-
4552716111294309"
crossorigin="anonymous"></script>
<ins class="adsbygoogle"
style="display:inline-block;width:320px;height:100px"
data-ad-client="ca-pub-4552716111294309"
-->
</iframe>
"Rapat internal akan dilakukan MKD untuk mendalami apakah ada pelanggaran kode etik," ucap Wakil Ketua MKD DPR RI Imron Amin, Jumat, 6 Oktober 2023.
Yang bersangkutan menyebut bahwa rapat dilakukan menunggu perkembangan investigasi perkara penganiayaan terhadap DSA.
Jika ada pelanggaran kode etik, anggota dewan bersangkutan bisa jadi terkena sanksi dari MKD.
Baca Juga: Buntut Anak Aniaya Pacar Hingga Tewas, Anggota DPR Edward Tannur Dinonaktifkan
Sebelumnya dikabarkan bahwa pria bernama Gregorius Ronald Tanur (GR) melakukan penganiayaan terhadap seorang influencer DSA.
Penganiayaan ini terjadi di luar ruangan karaoke Blackhole berlokasi di Jalan Mayjen Jonosewojo Surabaya.
Peristiwa penganiayaan hingga menyebabkan meninggal dunia ini terjadi sekitar pukul 00.10 WIB, Rabu, 4 Oktober 2023.
Baca Juga: Gempa Afghanistan Tewaskan Ribuan Orang
Atas kejadian ini Polrestabes Surabaya telah menetapkan GR sebagai tersangka dalam kasus ini.
Perjalanan perkara ini diawal sempat terjadi ketidakjelasan, hal ini dikarenakan adanya statement dari Kapolsek Lakarsantri Kompol Hakim yang menyebut korban meninggal karena sakit bukan penganiayaan.
Hal ini membuat ada kejanggalan karena dalam keterangan pihak sekuriti di lokasi korban mengalami memar di beberapa bagian tubuh.
Baca Juga: Horoskop Sagitarius Hari Senin 9 Oktober 2023
Alhasil ini membuat Kompol Hakim dicopot dari posisinya.
Adanya ini membuat timbulnya dugaan adanya relasi kuasa dalam penanganan kasus tersebut diawal.***