Network
Lebih jauh ia mengatakan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah tentunya harus melakukan kontrol secara maksimal karena Presiden RI sangat sayang daerah kita dengan kucurkan anggaran yang begitu banyak.
"Inilah hal yang sangat penting tetapi kemudian kontrol jalannya tidak semaksimal mungkin,tentunya hal ini sama saja dengan meremehkan program nasional. terkait persoalan ini tentunya kami (Araksi) akan bawah ke KPK," tegasnya.
Baca Juga: Pemerintah Bahas Pembentukan Pabrik CPO dan RPO Mini Berbasis Koperasi
Ia menjelaskan, Perlu diketahui bersama bahwa anggaran sebesar itu yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, salah satu direkturnya yakni Filus Fanggidae yang diduga melakukan konspirasi dari PPK dan Konsultan Pengawas dengan Kontraktor, sehingga meloloskan pekerjaan ini dengan di keluarkan dokumen PHO pada bulan Januari tahun 2022, Sementara Proyek tersebut seharusnya di selesaikan pada Tahun 2021, sesuai papan informasi Proyek dan sesuai kalender Kerja di dokumen kontrak.
"Araksi pantau di lapangan, fisik pekerjaan sangat tidak sesuai dengan perencanaan, anehnya konsultan pengawas tidak profesional dalam pengawasannya," jelasnya.***
